LAPORAN KEGIATAN PENDIDIKAN MASYARAKAT PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS POTENSI LOKAL

1. PENDAHULUAN
   • Latar Belakang

Globalisasi di dalam dirinya mengandung asas kontradiktoris. Ia sekaligus melahirkan kesatuan dan keterpecahan. Imperium global serempak memutuskan rantai garis batas dan merobohkan sekat-sekat antara individu, kelompok, dan bangsa. Namun pada saat yang sama ia menyebabkan polarisasi antara individu, kelompok, dan bangsa; antara nilai dan makna kehidupan. Polarisasi tersebut menciptakan kerenggangan sosial, yang menyebabkan matinya nurani kepedulian. Gerakan-gerakan ekstrimis yang berwajah agama dan sosial terjadi di mana-mana. Isis dan gerakan-gerakan terror lainnya mengguncang keamanan dan kedamaian dunia saat ini. Kenyataan ini menggambarkan adanya ketidakberesan dan ketimpangan di dunia ini; baik ketimpangan di antara sesama manusia, manusia dengan alam maupun manusia dengan ruang Sakral.

Dalam era digital saat ini perpindahan manusia dan arus informasi begitu mudah dan gampang. Tentu hal ini membawa manfaat besar bagi manusia. Namun tidak sedikit juga korban yang harus dipikul. Migrasi manusia dan informasi juga membawa dampak negative bagi manusia, seperti perampasan hak atas tanah, penyakit sosial (HIV/AIDS, narkoba, dll), perdagangan manusia, pelecehan terhadap HAM, kehilangan identitas. Migrasi manusia dan informasi seharusnya tidak menimbulkan korban jika setiap masyarakat dibentengi dengan daya filtrasi dan kemandirian dan kematangan dalam segala aspek kehidupan manusia. Dalam kenyataannya masyarakat kita belum siap menghadapi migrasi manusia dan informasi yang berakibat pada tumbuhnya perubahan-perubahan dalam skala nilai dan tujuan hidup. Dan hal ini menyebabkan masyarakat kita hidup dalam kegamangan dan keburaman.

Kemiskinan tetap menjadi bagian yang tak terelakan dari kehidupan sebagian besar masyarakat kita. Masih banyak masalah yang mesti dibenahi dan diatasi. Kehidupan ekonomi yang  dikuasai oleh kaum kapitalis yang cenderung koruptif telah mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat Indonesia. Kehidupan politik yang dikaburkan oleh kepentingan-kepentingan individu dan kelompok telah meluluhlantahkan mentalitas nasionalisme dan patriotisme. Kehidupan agama yang disinkresikan dengan kepentingan politik dan ekonomi telah menggoyahkan moralitas bangsa. Hukum yang bisa diperjualbelikan menyebabkan maraknya kasus korupsi dan kriminalisme serta premanisme.

Dalam dokumen SDGs dijelaskan tentang kondisi dunia kita saat ini bahwa Milyaran
penduduk dunia masih terus hidup dibawah garis kemiskinan dan direndahkan martabatnya. Ketimpangan terus meningkat di dalam suatu negara dan antar negara. Terdapat kesenjangan yang besar terhadap oportunitas, kekayaan dan kekuasaan. Kesetaraan gender juga masih menjadi salah satu tantangan utama. Pengangguran, terutama pengangguran usia muda, masih sangat memprihatinkan. Ancaman kesehatan global, bencana yang makin sering dan parah, konflik yang berputar, para ekstrimis yang makin sadis, terorisme dan krisis kemanusiaan lainnya, juga penggusuran merupakan ancaman terhadap kemajuan pembangunan dalam decade terakhir ini. Perusakan sumber daya alam dan dampak buruk dari degadrasi lingkungan, termasuk disertifikasi, kekeringan, degadrasi tanah, kelangkaan air bersih dan hilangnya keanekaragaman hayati, menambah dan memperburuk daftar tantangan yang dihadapi kemanusiaan. Perubahan iklim meripakan tantangan terbesar padamasa kini dan dampaknya yang hebat mengurangi kemampuan negara-negara untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Naiknya temperature global, naiknya permukaan air laut, bertambahnya keasaman air laut dan dampak perubahan iklim lainnya secara serius berdampak pada daerah pesisir dan negara-negara yangdaerah pesisirnya di bawah permukaan laut, termasuk negara-negara kurang berkembangdan negara berkembang kepulauan kecil. Daya tahan hidup masyarakat, dan system dukungan biologis planet ini berada dalam ancaman.

Berangkat dari kondisi dunia kita saat ini, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mencanangkan reformasi visi pembangunan dunia. PBB menetapkan paradigma pembangunan yang baru yaitu PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN. Visi dan misi serta agenda pembangunan berkelanjutan didokumentasikan dalam dokumen yang disebut dengan MDG’s (Milenium Development Goals). Kemudian pada tahun 2015 dokumen tersebut direvisi, yang diberi nama SDG’S (Sustainable Development Goals). Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan” (menurut Brundtland Report dari PBB, 1987). Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.[1]

Pembangunan berkelanjutan berorientasi pada manusia, keselamatan ekologis, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan perdamaian, serta terjalinnya persahabatan di antara manusia. Pembangunan itu mesti menghargai, melindungi, dan mendukung HAM, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak serta kebebasan fundamental bagi semua tanpa pengecualian terhadap suku, warna kulit, kenis kelamin, bahasa, agama, politis atau opini lainnya, asal bangsa atau sosial, kepemilikan, kondisi lahir, disabilitas, atau status lainnya.
Karena itu Mereka yang rentan harus diberdayakan. Mereka yang kebutuhannya direfleksikan dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan termasuk semua anak, kawula muda, orang dengan disabilitas (dimana80%darimereka hidup dalam kemiskinan), orang yang terkena HIV/AIDS, lanjut usia,masyarakat adat, pengungsi dan mereka yang tergusur dan migran.

Selain itu Pembangunan  mestinya menjamin dan mewujudkan penghargaan terhadap keberagamaan suku,etnis dan budaya; dan terhadap kesempatan yang sama yang mengijinkan secara penuh realisasi dari potensi manusia dan berkontribusi terhadap kemakmuran bersama. Sebuah dunia yang berinvestasi pada anak-anak dan dimana setiap anak dapat tumbuh dengan bebas dari kekerasan dan eksploitasi. Dunia yang adil, setara, toleran, terbuka dan inklusif secara sosial di mana seluruh kebutuhan dari mereka yang paling rentan dapat terpenuhi. Pembangunan tersebut mesti menjamin adanya pertumbuhan ekonomi yang terpelihara, inklusif dan berkelanjutan dan pekerjaan yang layak bagi semua. Suatu dunia dimana pola konsumsi dan produksi dan penggunaan terhadap seluruh sumber daya alam – dari udara ke tanah, dari sungai,dan audan resapan air (aquifers) sampai lautan dan samudra – dapat berkelanjutan. Sebuah dunia dimana demokrasi dan tata pemerintahan yang baik dan hukum juga lingkungan yang menunjang pada tingkat nasional dan internasional adalah penting bagi pembangunan berkelanjutan, termasuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, pembangunan sosial, perlindungan terhadap lingkungan dan pengentasan kemiskinan dan kelaparan. Dunia dimana pembangunan dan penerapan teknologi sudah ramah iklim, menghargai keanekaragaman hayati dan tahan lama. Suatu dunia dimana manusia dapat hidup secara harmonis bersama alam dan dimana margasatwa dan spesies hidup lainnya terlindungi.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya. Seharusnya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang sejahtera. Namun dalam kenyataannya, sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dalam kemiskinan. Kesehatan, pendidikan dan sanitasi tidak dipenuhi secara baik. Angka kematian ibu dan anak masih sangat tinggi. Kelemahan kita adalah soal managemen tata kelola sumber kekayaan kita. Banyak potensi yang belum disentuh dan dikelola secara baik. System pengelolaan yang kurang baik tersebut diperparah dengan niat dan tindakan koruptif dari pengambil kebijakan public. Setiap tahun dilaporkan bahwa ekonomi bangsa kita mengalami peningkatan sekian persen. Namun dalam kenyataannya, pertumbuhan ekonomi tersebut hanya dialami mungkin 10% masyarakat Indonesia. Sedangkan 90% masyarakat Indonesia tidak mengalami dampak langsung ataupun tidak langsung dari pertumbuhan ekonomi tersebut.

Dalam kenyataannya,  sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dalam kemiskinan, angka pengangguran meningkat, kekerasan khususnya terhadap perempuan dan anak, terjadinya praktek perdagangan manusia, arus urbanisasi yang semakin meningkat. Propinsi NTT dinobatkan sebagai propinsi darurat perdagangan manusia (human trafficking). Hampir setiap tahun korban perdagangan manusia dari NTT semakin meningkat. Selain itu, banyak masyarakat kita yang pergi mencari kerja di luar daerah. Apakah wilayah kita ini adalah “neraka” sehingga kita harus pergi menjauh? Apakah kita merasa bahwa kemanusiaan kita seperti “barang komoditi” yang bisa diperjualbelikan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu merefleksikan lagi pola pembangunan kita selama ini. Kita sama-sama mesti mengakui bahwa pembangunan kita selama ini belum mencapai sasarannya.

Tujuan pembangunan sebuah bangsa adalah kesejahteraan masyarakat. Paradigma dan dinamika pembangunan tersebut seharusnya berorientasi pada manusia seutuhnya. Keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah dan bentuk pembangunan menjadi prasyarat utama. Sebab masyarakat sendiri mengetahui secara persis apa kebutuhan mereka dan apa potensi yang mereka miliki serta tantangan yang mereka hadapi. Untuk itu pembangunan mesti kelola secara demokratis yaitu dari, oleh dan untuk masyarakat. Demokratisasi pembangunan mesti diarahkan pada proses kemandirian masyarakat. Kemandirian tersebut dimaksudkan agar masyarakat mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki, membaca peluang yang ada serta mampu mengatasi tantangan. Karena itu paradigm pembangunan kita mesti direformasi secara holistis yang mengedepankan asas keberlanjutann dalam segala aspeknya baik manusia, alam dan segala isinya. Pembangunan berkelanjutan mesti menjadi paradigm dan strategi dalam pembangunan kita dewasa ini.

Karena itu bagian yang sangat penting dari pembangunan adalah pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka itulah, kegiatan WORKSHOP DENGAN TEMA “PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS POTENSI LOKAL” kita buat bersama untuk merefleksikan lagi substansi pembangunan kita untuk melihat potensi-potensi yang kita miliki agar kita tidak menjadi korban pembangunan tersebut.

 

• Tujuan Kegiatan

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai potensi yang dimilikinya dan hak-haknya
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai masalah-masalah yang dihadapi
3. Membangun jejaring antara masyarakat dalam menjaga keselamatan lingkungan yang berkelanjutan dan penghargaan terhadap keluhuran Martabat Manusia melalui penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, terutama dalam mengatasi dan mencegah terjadinya kondisi buruk yang berdampak pada praktek perdagangan manusia, kekerasan dalam rumah tangga (anak dan perempuan), perusakan lingkungan hidup, dll.
4. Mendorong masyarakat untuk memanfaatkan potensi-potensi yang mereka miliki demi keluhuran martabatnya sebagai manusia, keberlanjutan layanan sumber daya bumi, dll.

 

• Sasaran Kegiatan

1. Teridentifikasinya masalah-masalah aktual yang sedang dihadapi dan potensi-potensi lokal yang dimiliki para peserta di desa/kampungnya
2. Teridentifikasinya peluang-peluang dan tantangan yang sedang dihadapi oleh peserta di desa/kampungnya.
3. Adanya pengetahuan peserta tentang Hak-Haknya dalam proses pembangunan.
4. Tumbuhnya kesadaran peserta untuk ikut serta secara aktif dan memberikan kontribusinya dalam proses pembangunan.

 

• Peserta Kegiatan

Peserta yang hadir dalam kegiatan ini berasal dari berbagai  berbagai komponen masyarakat Elar yang meliputi:

1. Kaum muda:??????
2. Perempuan:
3. Tokoh Masyarakat:
4. Tokoh Agama:
5. Tokoh Pendidik:
6. Pemerintah Kecamatan dan Desa:

 

• Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari penuh, yaitu dari hari Kamis s/d Minggu, tanggal 10-12 Juni 2016 bertempat di aula Paroki Elar, Keuskupan Ruteng.

 

1. BENTUK DAN METRODE

Kegiatan ini berbentuk lokakarya (training and workshop) dengan menggunakan metode proses yang bersifat partisipatif. Para peserta hanya diberi arahan singkat oleh para fasilitator mengenai Pembangunan berkelanjutan berbasis potensi lokal dan persoalan yang terkait dengan tema tesebut, dan selanjutnya para peserta berdiskusi dalam kelompok dan melaporkan hasil diskusi mereka pada forum pleno untuk mendapatkan tanggapan, koreksi dan saran perbaikan. Pada akhir sesi, fasilitator memberikan penegasan dan kesimpulan sementara dari sesi tersebut. Proses tersebut dilengkapi dengan masukan dari narasumber untuk menegaskan dan memperluas wawasan pemahaman peserta mengenai Proposal Pembangunan Global Bangsa-Bangsa (Dokumen: Sustainable Development Goals), Hak Asasi Manusia dan Partisipasi Masyarakat lokal dalam pembangunan. Seluruh proses itu akhirnya menghasil sebuah komitmen bersama para peserta dalam proses pembangunan di tempat asal mereka masing-masing dan bersama-sama, sebagai bentuk partisipasi mereka dalam Pembangunan Global yang berkelanjutan.

 

• HASIL-HASIL KEGIATAN

1. Teridentifikasinya masalah-masalah aktual di Paroki Elar

Dalam sesi diskusi mengenai masalah-masalah yang sedang dihadapi, kelima kelompok diskusi menemukan beberapa masalah utama yang sedang dihadapi yaitu: (a) Kekerasan dalam rumah tangga (terutama terhadap perempuan dan anak perempuan); (b) Migrasi penduduk angkatan kerja dan perdagangan manusia; (c) Kerusakan lingkungan dengan segala dampaknya (termasuk masalah air bersih dan sanitasi); (d) Sumber daya manusia yang kurang/rendah (sikap malas, tidak ada kemauan belajar, mau cepat dapat hasil/instant); dan (e) Kehilangan identitas budaya. Semua persoalan itu berakar pada masalah kemiskinan karena tidak terjamin dan terpenuhinya berbagai hak dan kebutuhan hidup.

 

2. Teridentifikasnya potensi-potensi/kekuatan-kekuatan lokal yang dapat didayagunakan untuk kesejahteraan hidup.

Walaupun peserta menemukan banyak masalah, namun dalam sesi selanjutnya mereka juga menemukan banyak potensi yang dapat didayagunakan untuk kesejahteraan hidup mereka. Ada empat (4) kelompok besar potensi yang ditemukan oleh para peserta: (a) Sumber daya alam yang kaya: (1) tanah yang subur dan luas; (2) air yang cukup; (3) hutan yang kaya akan sumber penghidupan (hasil-hasil hutan); (4) memiliki hasil-hasil komoditi yang cukup, antara lain kopi, kemiri, coklat dan cengkeh, dll.  (b) Sumber Daya Sosial: (1) semangat kekeluargaan dan gotong royong; (2) tata aturan dan norma sosial termasuk adat istiadat yang masih terpelihara baik; (3)filosofi orang Manggarai yang berpusat pada alam (Lingko, mbaru/gendang, Wae teku, Compang-Natas, Beo/golo), dan  (4) keyakinan religious dan system budaya yang terpelihara. (c) Sumber daya Manusia: (1) berpendidikan minimal Sekolah Dasar dan (2) mempunyai pengetahuan lokal dan keterampilan tradisional yang menjamin keberlanjutan pengelolaan Sumber daya alam. (d) Keuangan dan infrastruktur: (1) memiliki sumber-sumber keuangan yang tetap dari komoditi perdagangan di kampung; (2) memiliki sarana komunikasi sosial (handphone, televisi, radio, CD/DVD player), (3) memiliki kendaraan bermotor (sepeda motor dan mobil) dan (4) mempunyai energy listrik terbarukan (tenaga air).

 

3. Teridentifikasinya Peluang dan Tantangan Pembangunan Berbasis Potensi Lokal

Selain mendiskusikan masalah dan potensi-potensi lokal pembangunan di Elar dan sekitarnya, para peserta juga menemukan berbagai peluang dan tantangan dalam pembangunan di wilayah mereka. Fokus identifikasi peserta adalah SDA, SDS, SDM dan Keuangan dan infrastruktur. Peluang dan tantangan yang dimaksud adalah:

• Peluang:
• Sumber Daya Alam:
• Banyaknya lahan tidur yang belum dikelola.
• Lahan yang subur
• Air yang cukup
• Curah hujan yang masih memadai
• Hutan yang cukup terjaga
• Harga Komoditi yang makin membaik.
• Sumber Daya Sosial:
• Adanya aturan yang menjamin kelangsungan hidup berkeluarga.
• Adanya jaringan kerja sama yang makin luas: jaringan pengelolaan dan pemasaran kopi bersama
• Adanya organisasi petani, organisasi masyarakat sipil, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, lembaga-lembaga sosial keagamaan (JPIC SVD, JPIC Keuskupan, Yayasan Pendidikan, dll)
• Sumber Daya Manusia:
• Ada program wajib belajar, Program Pendidikan Luar Sekolah, Program Sanggar Kegiatan Belajar
• Adanya pusat pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan sumber daya manusia.
• Dana bantuan BOS, BSM dll
• Keuangan dan Infrastruktur:
• Adanya jaringan teknologi komunikasi (telkomsel) di desa-desa yang mempermudah komunikasi antar manusia.
• Semakin terbukanya kesempatan kerja dan penghidupan yang layak
• Semakin banyaknya uang dari Negara yang masuk ke desa.
• Tantangan:
• Kebutuhan hidup yang semakin banyak dan harga barang kebutuhan yang mahal.
• Model Pendidikan tidak sesuai dengan peluang kerja yang ada/pasar kerja.
• Peluang kerja yang tidak sesuai dengan pendidikan
• Jumlah penduduk yang semakin banyak
• Teknik pengelolaan lahan yang tradisional: perluasan lahan dan tebas bakar
• Banyak kemudahan dan tawaran dari kemajuan teknologi komunikasi
• Tuntutan kesetaraan jender dan pendidikan kaum perempuan yang makin memadai.
• Kebijakan yang belum pro rakyat
• Kemajuan Jaman dan masuknya pengaruh dari luar yang cepat.
• Tenaga penyuluh keterampilan teknis yang terbatas
• Jumlah produksi yang terbatas dan kualitas produksi yang rendah.
• Sistem perdagangan dan pemasaran yang menguntungkan pemodal.
• Biaya transportasi yang besar untuk distribusi barang.

4. Peserta mendapat pengetahuan tentang Pembangunan Berkelanjutan berbasis potensi lokal, yaitu suatu proses pembangunan dengan strategi-strategi yang terarah kepada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia, pembangunan mana partisipasi dan pemberdayaan masyarakat setempat menjadi prasyarat utama.

 

5. Teridentifikasinya sejumlah solusi bersama terhadap kemiskinan dan masalah ikutannya.
6. Solusi Untuk KDRT

• Pembatasan penggunaan alat telekomunikasi (hp, televisi, VCD/DVD player)
• Membangun kesadaran bahwa keluarga menjadi proses awal pendidikan dalam semua aspek kehidupan (pendidikan dan pelatihan, kursus-kursus dan pembinaan keluarga).
• Melakukan pembinaan rohani dan spiritual keluarga.
• Memperkuat saling percaya dalam keluarga melalui komunikasi yang baik dalam kelurga.
• Melakukan pendidikan tentang pertanian berkelanjutan dan membentuk kelompok tani.
• Memberi motivasi dan mengajak petani untuk bergabung ke kelompok tani
• menjalin hubungan kerjasama dengan pihak ketiga, pemerintah (pertanian dan perkebunan), LSM, penguatan kelompo tani, harga ditentukan oleh kelompok tani, menjual hasil komoditi dalam jumlah yang besar, penguatan KPPK, katekese di KGB.
• Membentuk kelompok-kelompok ekonomi kreatif: koperasi, pertanian dan tenun
• Memberikan sosialisasi UU KDRT

 

1. Solusi untuk PERDAGANGAN ORANG

• membangun kesadaran keluarga/kelompok masyarakat tentang keluhuran martabat manusia dan hak-haknya melalui pendidikan dan pencerahan tentang dampak/resiko dan bahaya perdagangan orang
• Membangun semangat kerja, rajin dan bekerja keras
• Pendidikan dan pelatihan berbagai keterampilan ketenagakerjaan (Formal-non formal): Seperti pendidikan keterampilan putri, perbengkelan, pertanian, peternakan, tenun, dll.
• Membentuk kelompok ekonomi kreatif: koperasi, pertanian dan bertenun, bengkel, dll
• Melakukan dialog kebijakan dgn pemerintah dan DPR untuk menata proses migrasi penduduk, terutama para calon Tenagar Kerja (membuat perda perlindungan TKI)
• Membangun jaringan mitra kerja untuk menangani masalah perdagangan orang dan TKI tanpa dokumen
• Pendidikan dan pencerahan tentang proses migrasi tenaga kerja.
• Mengadakan pembinaan mental spiritual

 

1. Solusi untuk SDM YANG RENDAH

• mendekatkan pelayanan di pendidikan,
• Memperbaiki mutu proses pendidikan di sekolah-sekolah
• Mengikuti pendidikan dan pelatihan-pelatihan ketrampilan.
• Penyediaan fasilitas sekolah/sarana pendidikan yang mendukung peningkatan mutu pendidikan.
• Pendidikan, pembentukan dan penguatan kelompok-kelompok belajar kampung

 

1. Solusi untuk EKOLOGI YANG BURUK

• Mengadakan pendidikan dan pencerahan tentang peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup serta bidang terkait lainnya a.l: melakukan sosialisasi tentang UU Kehutanan dan putusan lainya
• Memperbanyak bibit pohon lokal dan lokal untuk reboisasi
• membangun kerjsama/komunikasi dengan semua LSM/pemerintah lainnya untuk mengembalikan fungsi eklogi sesuai dengan peruntukkannnya.
• Pendidikan dan latihan terkait intensifikasi pertanian
• Sosialisasi tentang dampak lingkungan dari kegiatan yang merusak hutan,
• Melakukan konservasi dan perlindungan hutan dan mata air
• Mengawasi berbagai proses hukum untuk mencapai penegakkan hukum yang adil.
• Membentuk dan memperkuat kelompok-kelompok koperasi, pertanian, tenun, dll

 

1. Solusi untuk KEHILANGAN IDENTITAS DIRI

• Menjadikan nilai-nilai kebijaksanaan lokal/kearifan lokan sebagai dasar untuk membangun hidup bersama.
• Menata kembali struktur kampung dengan mengikuti filosofi Manggarai/adat istiadat Manggara (Lingko Pe’ang, Gendang One, Natas Labar, Compang dari, Wae Teku).
• Bekerja sama dengan pemerintah untuk melestarikan budaya dan adat istiadat yang merupakan kebijaksanaan hidup.
• Membentuk kelompok kerja dengan system leles atau dodo baik untuk mengelola lahan maupun kegiatan pembangunan lainnya di kampung.
• Memperkuat lembaga adat dan fungsi-fungsinya dalam kehidupan bersama.
• Mendorong pemerintah daerah untuk membuat PERDA tentang masyarakat adat

 

1. KOMITMEN BERSAMA:

Sebelum mengakhir seluruh proses workshop, para peserta bersepakat melakukan hal-hal di bawah ini sebagai komitmen bersama untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada potensi-potensi lokal.

• MENCATAT/MENDATA SEMUA KEJADIAN TERKAIT KDRT, PDRO, MATA AIR HILANG ATAU BERKURANG DEBITNYA, LUAS HUTAN, LAHAN YANG GUNDUL DAN DIGUNDULKAN.
• MEMBUAT PENDIDIKAN DAN PENCERAHAN (SOSIALISASI) TERKAIT KEMISKINAN DAN DAMPAK-DAMPAKNYA: KDRT, PRDO, KERUSAKAN LINGKUNGAN, KEHILANGAN IDENTITAS BUDAYA, PENDIDIKAN YANG RENDAH.
• MEMBANGUN JEJARING DAN KOMUNIKASI UNTUK MENANGANI MASALAH KEMISKINAN DAN DAMPAK-DAMPAKNYA (KDRT, PRDO, …DLL)UNTUK MELUHURKAN MARTABAT MANUSIA.
• MENDAYAGUNAKAN POTENSI-POTENSI LOKAL UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN (PEMRINTAH, LEMBAGA AGAMA, LSM/OMS, KELOMPOK KEPENTINGAN LAIN.
• TIDAK MENJUAL TANAH, TIDAK MENEBANG POHON DI MATA AIR DAN SEKITARNYA, HUTAN LINDUNG, MENGURANGI/TIDAK MENGGUNAKAN OBAT-OBAT KIMIA DALAM MENGELOLA TANAH DAN SUMBER DAYA ALAM LAINNYA SERTA MENJAGA DAN MELINDUNGI KEANEKARAGAMAN HAYATI.

 

1. PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Pembangunan berkelanjutan yang berbasis potensi lokal merupakan tanggung jawab semua pihak. Tidak hanya oleh aparat pemerintah, tetapi juga warga Negara lainnya. Karena itu keterlibatan aktif dari semua elemen masyarakat dalam pembangunan merupakan syarat penting yang harus diperhatikan.
2. Keterlibatan masyarakat dimaksud mencakup semua tahap pembangunan, mulai dari tahap awal perencanaan, implementasi/pelaksanaan, kontrol dan monitoring sampai tahap evaluasi dan penilaian. Termasuk dalam keterlibatan warga Negara adalah meminta pertanggungjawab pemerintah, jika dalam proses dan penerapan strategi pembangunan warga Negara dirugikan dan dikorbankan atasnama pembangunan.
3. Oleh karena partisipasi masyarakat menjadi syarat penting pembangunan, maka pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan haruslah mampu menghargai hak-hak asasi warga Negara: menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga Negara, baik itu hak-hak sipil-politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Dengan kata lain, pembangunan berkelanjutan yang berbasis potensi lokal berarti pula berbasis hak-hak asasi manusia warga Negara setempat.
4. Dengan melibatkan warga Negara dalam pembangunan dan berlandaskan hak-hak asasi manusia, pembangunan berkelanjutan merupakan jalan bagi pemberdayaan masyarakat setempat untuk mendayagunakan semua potensi lokal yang mereka miliki, baik potensi sumber daya alam, sumber daya sosial, sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan dan infrastruktur untuk kesejahteraan hidup mereka. Inilah proses dan strategi pembangunan berkelanjutan yang sejati.

1. Rekomendasi

1. Oleh karena pendidikan dan pencerahan seperti ini merupakan sesuatu yang penting bagi masyarakat, terutama para pengurus Negara, maka kegiatan pendidikan dan pencerahan tentang pembangunan berkelanjutan berbasis potensi lokal perlu diperbanyak dengan sasaran utamanya adalah para pengurus Negara tingkat desa, lebih khusus lagi bagi desa-desa di kecamatan Elar.
2. Para peserta yang telah menyatakan komitmen bersama dalam rumusan akhir pertemuan ini, hendaknya mewujudnyatakan dengan sungguh-sungguh komitmen yang dibangun sebagai bentuk partisipasinya dalam pembangunan berkelanjutan.
3. Demi menjaga keberlanjutan program, maka JPIC SVD perlu melakukan monitoring terhadap pelaksanaan komitmen bersama yang telah disepakati seperti yang terncantum dalam point 3.6. di atas.

1. Penutup

Pembangunan berkelanjutan adalah isu yang relatif baru sehingga perlu terus menerus didiskusikan dan didalami agar semakin banyak orang memahaminya. Untuk mewujudkan maksud tersebut, JPIC SVD telah berusaha untuk dengan segala keterbatasannya memulai suatu proses penyadartahuan dan penguatan masyarakat, seperti yang dilakukan di Elar pada bulan Juni 2016.

Upaya ini dilakukan karena kami sadar bahwa persoalan pembangunan yang dialami oleh bangsa-bangsa di dunia adalah juga persoalan-persoalan pembangunan di tingkat lokal. Oleh karena itu, upaya ini juga sekaligus menjadi motivasi bagi masyarakat di tingkat lokal untuk melibatkan diri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi.

Pelibatan diri masyarakat dalam pembangunan global hendaknya menjadi kesempatan bagi mereka untuk memiliki akses terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat dengan mendayagunakan potensi-potensi yang dimiliki sehingga pembangunan global benar-benar juga menjadi agenda pembangunan lokal yang mengglobal.

Akhirnya untuk semua partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak, terutama Pastor paroki dan umat Paroki Elar yang telah secara aktif melibatkan diri dalam kegiatan ini, kami haturkan banyak terimakasih, dan untuk segala kritik dan masukan dari berbagai pihak akan diterima dengan senang hati, dan mohon maaf jika seluruh proses lokakarya tidak cukup membantu impian dari pihak-pihak tertentu.

[1] https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_berkelanjutan